MANILA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat, serta mempertahankan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Komitmen tersebut disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam praktik pembakaran hutan dan lahan. Langkah tersebut mencakup pencabutan konsesi, penyelidikan, hingga proses penuntutan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah melalui pendekatan penegakan hukum dan penguatan tanggung jawab pelaku usaha. Pemerintah juga mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan dan berdampak terhadap sejumlah wilayah, termasuk menimbulkan kabut asap lintas batas.
Dalam operasi tersebut, Indonesia mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Presiden turut menyampaikan penghargaan atas pengorbanan petugas yang menghadapi risiko besar selama menjalankan tugas kemanusiaan.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkap Presiden.
Pakar ilmu tanah Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Basuki Sumawinata, menilai sinergi antarpemangku kepentingan perlu terus diperkuat, terutama menghadapi potensi fenomena Super El Nino 2026. Menurutnya, kesiapan sarana prasarana, sistem deteksi dini, dan organisasi pemadaman yang terkoordinasi merupakan faktor penting dalam mengurangi risiko kebakaran.
“Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada kawasan yang berada di bawah pengelolaan perusahaan,” ujarnya.
Basuki juga menekankan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla perlu diukur melalui penurunan kejadian kebakaran, kecepatan penanganan, pemulihan ekosistem, serta tanggung jawab seluruh pihak terhadap wilayah yang dikelolanya.
Melalui kombinasi penegakan hukum, kesiapsiagaan operasional, pencegahan, dan pemulihan lingkungan, Indonesia mendorong penanganan karhutla yang semakin terpadu. Komitmen tersebut sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam kerja sama ASEAN untuk mengurangi dampak kabut asap lintas batas dan melindungi masyarakat kawasan.
Dengan demikian, pengendalian karhutla tidak hanya menjadi prioritas domestik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN dalam menjaga ketahanan lingkungan dan keberlanjutan kawasan.
