Oleh: Rizky Mahardika*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi penggerak baru ekonomi kerakyatan yang mampu membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah. Kehadiran program ini dinilai memberi dampak berlapis terhadap perekonomian nasional karena melibatkan ribuan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa dalam rantai pasok kebutuhan pangan dan operasional dapur MBG. Di tengah tekanan ekonomi global, program tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjaga konsumsi domestik sekaligus memperluas kesempatan usaha masyarakat kecil.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa hingga saat ini sekitar 57.600 UMKM telah terlibat sebagai pemasok dalam program MBG. Keterlibatan tersebut menjadi bukti bahwa program pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Selain UMKM, ekosistem MBG juga melibatkan sekitar 12 ribu koperasi, 1.358 BUMDes, sekitar 64 ribu pemasok, dan 662 Koperasi Desa Merah Putih yang masuk dalam rantai distribusi program.
Maman menjelaskan bahwa pemasok dalam program MBG berasal dari berbagai bidang usaha, mulai dari penyedia bahan baku kering seperti minyak goreng, tepung, dan kecap, hingga bahan pangan segar seperti beras, telur, ayam, tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, ada pula pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan operasional dapur seperti gas, air bersih, dan perlengkapan kebersihan. Dengan kebutuhan yang sangat luas, program MBG dinilai membuka kesempatan usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing UMKM lokal.
Ia juga menanggapi kritik terkait pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang banyak dilakukan pengusaha menengah. Menurutnya, pembangunan dapur membutuhkan modal besar sehingga tidak memungkinkan sepenuhnya diserahkan kepada usaha mikro dan kecil. Karena itu, pelaku UMKM lebih difokuskan untuk masuk ke rantai pasok kebutuhan pangan dan operasional yang justru memiliki peluang lebih luas dan berkelanjutan.
Maman menilai perhatian utama seharusnya bukan pada siapa yang membangun dapur, tetapi sejauh mana usaha mikro dan kecil benar-benar dilibatkan dalam rantai pasok program. Pemerintah, kata dia, terus mendorong agar akses bagi UMKM semakin terbuka sehingga manfaat ekonomi MBG dapat dirasakan langsung masyarakat kecil. Dengan pasar yang lebih jelas dan permintaan yang stabil, pelaku usaha kecil diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi serta memperkuat usahanya.
Program MBG diperkirakan mampu menciptakan perputaran dana hingga Rp300 triliun pada tahun ini. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang dapat dihasilkan apabila program berjalan optimal. Perputaran dana yang tersebar di berbagai daerah diyakini mampu meningkatkan aktivitas perdagangan lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa program MBG berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional lebih dari satu persen apabila dijalankan secara maksimal. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa MBG dipandang sebagai instrumen ekonomi strategis, bukan sekadar bantuan sosial biasa.
Program ini menciptakan permintaan pangan yang besar dan stabil setiap hari. Ribuan dapur MBG membutuhkan pasokan beras, telur, ayam, sayuran, buah, hingga susu secara rutin. Kondisi tersebut membuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, hingga distribusi logistik ikut bergerak secara bersamaan. Efek berantai inilah yang kemudian menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian nasional.
Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, MBG juga dinilai mampu membuka lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Aktivitas dapur MBG membutuhkan tenaga kerja untuk pengolahan makanan, distribusi, pengemasan, hingga pengawasan kualitas pangan. Kondisi tersebut menciptakan peluang kerja baru di berbagai daerah dan membantu menggerakkan ekonomi lokal.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, menegaskan pentingnya sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung keberhasilan program MBG. Menurutnya, program tersebut memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah karena melibatkan petani, peternak, UMKM, koperasi, dan BUMDes. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat rantai pasok lokal agar manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan masyarakat setempat.
Sony menilai anggaran yang masuk ke daerah harus diserap langsung oleh masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan, program MBG tidak hanya memperkuat ketahanan gizi nasional tetapi juga membantu pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa.
Selama setahun terakhir, pemerintah juga dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan konsumsi domestik, pemberdayaan UMKM, peningkatan bantuan sosial, serta pengembangan berbagai program ekonomi rakyat. Di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan aktivitas konsumsi masyarakat terus bergerak positif. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi pelaksanaan program strategis seperti MBG agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi rakyat yang mampu membuka peluang baru bagi UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi daerah. Dengan pengawasan yang terus diperbaiki dan keterlibatan masyarakat yang semakin luas, program ini berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun generasi sehat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan.
*Penulis merupakan pemerhati kebijakan pangan