Dialog Pengupahan 2027 Akomodasi Usulan Kenaikan dari Serikat Pekerja

Jakarta — Pembahasan Upah Minimum Tahun 2027 mulai memasuki tahapan penting menjelang batas akhir penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sejumlah organisasi pekerja telah menyampaikan usulan kenaikan upah dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup, kesenjangan penghasilan, serta perkembangan kondisi ekonomi nasional dan daerah.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), misalnya, mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7 hingga 9,5 persen. Usulan tersebut disampaikan dengan skema kenaikan berjenjang berdasarkan besaran upah minimum di masing-masing daerah.

Presiden KSPN Ristadi menjelaskan bahwa wilayah dengan tingkat upah minimum lebih rendah perlu memperoleh persentase kenaikan lebih besar dibandingkan daerah yang telah memiliki tingkat upah relatif tinggi.

Kami mengusulkan daerah-daerah yang upah minimumnya masih rendah, kenaikannya harus lebih signifikan atau lebih besar daripada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi, kata Ristadi kepada liputan6.com, Minggu (15/11/2026).

KSPN juga mengusulkan pembagian tiga klaster nilai alfa. Untuk daerah dengan upah minimum di bawah Rp3 juta, organisasi tersebut mengusulkan alfa 0,8 hingga 1,0. Sementara daerah dengan upah Rp3 juta hingga Rp4 juta diusulkan menggunakan alfa 0,6 hingga 0,8, dan daerah dengan upah di atas Rp4 juta menggunakan alfa 0,5 hingga 0,6.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Presiden KSPI Said Iqbal meminta pembahasan besaran upah dilakukan melalui Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan formula yang diatur dalam regulasi.

Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7, pakai 0,9 indeks tertentunya. Karena rumus kenaikan upah minimum kan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, ujar Said Iqbal.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan kerangka perhitungan melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Formula tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah mengakomodasi berbagai pandangan melalui dialog sosial. Pemerintah juga menyiapkan data Kebutuhan Hidup Layak sebagai bahan pertimbangan.

Perbedaan usulan antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah merupakan bagian dari dinamika hubungan industrial. Karena itu, penyampaian aspirasi perlu diarahkan pada substansi kebijakan, menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan secara damai dan tertib.

Ruang dialog yang terbuka diharapkan mampu mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha tanpa mengaburkan tujuan utama pembahasan, yakni menghasilkan kebijakan pengupahan yang adil dan berkelanjutan.