Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan Upah Minimum 2027, Pemerintah Siapkan Data Berbasis Susenas

Jakarta — Pemerintah memperkuat penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pengupahan mempertimbangkan kebutuhan dasar pekerja sekaligus memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di setiap daerah.

Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penghitungan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Sementara formula penghitungan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders, kata Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa estimasi KHL mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

”Pemerintah juga menyusun estimasi KHL kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan dapat menggambarkan perbedaan kondisi sosial ekonomi antarwilayah. Dengan demikian, penetapan upah minimum tidak hanya menggunakan satu sudut pandang, melainkan memperhatikan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat pekerja.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Subchan Gatot, menyampaikan bahwa komponen kebutuhan hidup pekerja perlu diperhitungkan secara menyeluruh. Selain itu, peningkatan upah juga perlu mempertimbangkan produktivitas industri dan kemampuan perusahaan.

Kita ingin pekerja mendapatkan upah yang layak, tetapi kita juga ingin industri tetap tumbuh, investasi terus masuk, dan kesempatan kerja semakin luas, ujar Subchan.

Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya pembahasan yang mempertemukan aspek kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan kegiatan usaha. Ketersediaan data yang transparan dapat membantu seluruh pihak memahami dasar pertimbangan dalam menentukan besaran upah.

Pemerintah daerah melalui Dewan Pengupahan diharapkan memanfaatkan data BPS secara optimal serta membuka ruang konsultasi dengan serikat pekerja dan pengusaha.

Dengan mengedepankan data KHL dan kondisi ekonomi daerah, penetapan Upah Minimum 2027 diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih terukur, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.