Jakarta — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan sekaligus mendorong distribusi dan pemanfaatan lahan
Read more
Jakarta — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan sekaligus mendorong distribusi dan pemanfaatan lahan
Read more
Jakarta – Pemerintah mengarahkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria untuk menjawab persoalan tumpang tindih regulasi, izin, kewenangan, hingga konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Read more
*) Oleh: Rangga Dwi Arya Persoalan agraria di Indonesia tidak pernah semata-mata berkaitan dengan sertifikat, batas bidang tanah, atau administrasi kepemilikan. Di baliknya terdapat persoalan
Read more
Oleh: Ricky Rinaldi*) Penataan ruang dan kepemilikan tanah di Indonesia telah lama dihadapkan pada persoalan klasik tumpang tindih izin konsesi yang memicu sengketa berkepanjangan antarpihak
Read more
Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui proses verifikasi dan validasi sebelum aset diserahterimakan kepada
Read more
Oleh : Irfan Aditya )* Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan kebijakan dan pembentukan kelembagaan
Read more