Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN), terus berupaya memperbaiki sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan audit harian yang ketat demi memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa salah satu langkah penting dalam pengawasan kualitas makanan adalah penerapan rapid test di dapur MBG. Rapid test ini bertujuan untuk menguji kualitas bahan baku, air, dan makanan matang sebelum disajikan kepada masyarakat.
“Rapid test ini sudah diterapkan di berbagai sektor, seperti di makanan untuk presiden, pejabat negara, hingga katering haji, dan kini akan diterapkan pada semua makanan di dapur MBG,” ujar Budi.
Menurut Budi, rapid test dapat mendeteksi berbagai organisme berbahaya seperti salmonella, e.coli, hingga bahan kimia berbahaya seperti sianida dan formalin yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pemerintah memastikan bahwa seluruh dapur penyedia makanan MBG akan dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan pengujian ini.
Tak hanya itu, Kemenkes juga berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan program ini secara rutin dan internal.
“Pengawasan harian oleh BGN sangat penting untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam program MBG memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi, dan kami akan terus berupaya untuk menjamin bahwa setiap sajian makanan yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas dan keamanannya,” jelas Budi.
BGN akan memonitor secara langsung seluruh proses dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan. Selain itu, Kemenkes bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan pengawasan eksternal guna memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang berlaku.
Pemerintah juga telah menetapkan standar sertifikasi yang wajib diterapkan di setiap dapur MBG. Tiga sertifikasi utama, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sertifikasi halal, akan diberlakukan untuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kehalalan yang berlaku.
“Proses percepatan sertifikasi dapur MBG akan dilakukan agar tidak menghambat distribusi makanan yang bergizi,” lanjut Budi.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program ini, Brigjen Pol Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengungkapkan bahwa Kemenkes dan BGN melaksanakan pelatihan massal bagi relawan penjamah makanan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hygiene dan sanitasi di dapur MBG.
“Pelatihan ini merupakan langkah penting agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan,” ujar Sony.
.
Upaya ini semakin penting mengingat kasus keracunan pangan yang sempat menimpa ribuan anak di beberapa daerah. Kejadian tersebut menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dapur-dapur MBG agar tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga benar-benar aman bagi konsumen.
Dengan penerapan audit harian yang ketat, sistem rapid test untuk pengujian bahan pangan, serta pelatihan untuk petugas dapur, pemerintah berharap dapat mewujudkan program MBG yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk seluruh masyarakat Indonesia.
(*/rls)